MSDM2014

LAPORAN TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia

Disusun oleh:

Nurbudi Lestari (170103140022)

Administrasi Keuangan A

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK

BANDUNG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran, tak lupa Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Proses Pelaksanaan Ketenagakerjaan di PT. INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia)”. Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk memaparkan tentang penyusunan program yang berpengaruh terhadap pengetahuan bagaimana atasan mengawasi bawahannya. Penulisan Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan untuk memenuhi nilai Ujian Akhir Semester.

Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang terkait. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Ibu Dra. Neneng Weti Isnawaty, M.Si selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan waktu serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bag. Pengawasan internal PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Bapak Yulizar.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kriteria yang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis sangat harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca.

Bandung, November 2015

Penulis

ABSTRAK

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksud agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategis, dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusun perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan yang harus disusun minimum salah satunya adalah pengendalian.

Mode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencangkup observasi dan wawancara. Lokasi praktek kerja lapangan dilaksanakan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) yang berlokasi di Jl. Moch. Toha No 77 Bandung.

Ada beberapa faktor yang jadi penghambat dalam Proses Pelaksanaan Ketenagakerjaan salah satunya adalah kurangnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut perlu menambah jumlah pegawai pengawas kerenagakerjaan.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................................... ii

ABSTRAK....................................................................................................................... iii

DAFTAR ISI.................................................................................................................... iv

BAB 1 .............................................................................................................................. 1

PENDAHULUAN..........................................................................................................,. 1

1.1 Latar Belakang.................................................................................................... 1

1.2 Rumusan Laporan Penelitian.............................................................................. 2

1.3 Tujuan................................................................................................................. 3

1.4 Kegunaan............................................................................................................ 3

1.5 Metode & Teknik Pengumpulan Data................................................................ 4

1.6 Lokasi Praktek.................................................................................................... 4

BAB 2 .............................................................................................................................. 5

TUJUAN PUSTAKA....................................................................................................... 5

2.1 Konsep Administrasi dan Manajemen............................................................... 6

2.2 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia...................................................... 7

2.3 Konsep Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.......................................... 8

BAB 3 ............................................................................................................................. 9

OBJEK PRAKTIK KERJA............................................................................................ 9

3.1 Sejarah Singkat PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)............ 10

3.2 Tugas pokok dan Fungsi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)11

3.3 Struktur Organisasi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)....... 12

BAB 4 ............................................................................................................................ 13

PEMBAHASAN............................................................................................................. 13

4.1 Prosedur Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan......................................... 14

4.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan............................ 15

4.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan................................................................... 16

BAB 5 ............................................................................................................................ 17

KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................................... 17

5.1 Kesimpulan........................................................................................................ 17

5.2 Saran.................................................................................................................. 18

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Industri dan Telekomunikasi, yang bertujuan untuk mencari keuntungan agar mencapai hasil yang optimal. Untuk mencapai hasi yang optimal suatu Perusahaan harus ditunjang oleh Sumber Daya Manusiayang berkualitas.

Sumber Daya Manusia memegang peran yanga paling dominan dalam menentukan hasil yang diharapkan sehingga perhatian dan pembinaan hidup tenaga kerja merupakan upaya efektif dalam meningkatkan profesionalisme, karena pada dasarnya Perusahaan mengharapkan agar para karyawan bekerja baik dengan prestasi kerja yang tinggi. Jika prestasi kerja karyawan baik maka Perusahaan akan dapat memperoleh laba dan kontinuitas Perusahaan akan lebih terjamin, dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah pengendalian ketenagakerjaan dimana hal ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam menentukan produksi dan produktivitas untuk memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan tenaga kerja.

“Pengendalian(directing) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.” (Drs. Malayu S.P. Hasibuan).

Banyak masalah yang timbul dalam perusahaan, begitu pula pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) khususnya dalam pengendalian ketenagakerjaan sehingga bukan penyelesaian yang diperoleh melainkan perbaikan didapat, karena jika pengendalian ketenagakerjaan yang baik maka prestasi kerja yang tinggi akan tercapai. Masalah pengendalian ketenagakerjaan ini ditentukan berdasarkan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada perusahaan.

Dengan system pengendalian ketenagakerjaan yang baik diharapkan dapat merangsang dan mendorong tenaga kerja untuk lebih berprestasi dalam meningkatkan produktivitas serta menggerakan tenaga dan pikiran dalam melestarikan tujuan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan betapa pentingnya masalah tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih lanjut, serta relevasi bidang ilmu yang dipelajari oleh penulis yaitu Administrasi Publik dimana salah satunya mempelajari tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu penulis menyusun laporan Tugas Akhir mengambil judul : “PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)”.

1.2 Rumusan Penulis Laporan

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka untuk mempermudah pembahasan terdapat beberpa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)?

3. Apa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapan dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketenaga kerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)?

1.3 Maksud dan Tujuan Praktek Kerja

Maksud dan tujuan diadakannya praktek kerja adalah untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai sumber atau bahan salah satu syarat untuk menempuh Tugas Akhir pada program Diploma III Konsentrasi Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, serta mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO).

2. Untuk mengetahui hambatan apasaja yang dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO).

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di dalam Proses Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO).

1.4 Kegunaan Praktek Kerja

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan penulis, maka penulis berharap laporan ini dapat berguna, antara lain :

1. Bagi penulis

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar untuk penulisan laporan praktik kerja.

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Tugas Akhir pada program Diploma III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

2. Bagi Instansi

a. Dapat menyesuaikan metode kulian dan materi kuliah agar lebih sesuai dengan dunia kerja.

3. Bagi Masyarakat

a. Semoga dapat menjadi bahan referensi oleh junior dan senior.

1.5 Metode & Teknik Pengumpulan Data

a. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskription yaitu metode dengan cara menggambarkan prosedur untuk gada akhir.

· Bagan Akhir

Bagan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)

Sumber :Hasil observasi tahun 2015

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumplkan data-data dan penyusunan laporen praktik kerja terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan

yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dan mempelajari referensi yang ada kaitannya dalam pokok bahasan dalam laporan ini. Studi kepustakaan diambil langsung dari berbagai bahan kepustakaan seperti internet, buku dan lainnya.

2. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari keadaan yang terjadi dilapangan. Penulis memperoleh data dengan mengedepankan pengamatan yang dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dilapangan mencari data-data secara sistematis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaa pengawasan ketenagakerjaan.

b. Wawancara Merupakan teknik memperoleh data dan informasi dengan wawancara langsung atau tatap muka dengan nara sumber guna mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam proses wawancara, penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Drs. H. Yulizar sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Pengawsan Intern Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO).

1.6 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di PT. INdustri Telekomunikasi Indonesia Bandung, Jl. Mohammad Toha No. 77, Bandung, Alamat email www/inti.co.id.

BAB II

TINJAIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Administrasi dan Manajemen

Secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (The Liang Gie, 1980). Perkembangan studi Ilmu Administrasi memperlihatkan tingkat kepesatan yang relative tinggi dan maju dibandingkan dengan cabang ilmu-ilmu sosial lain yang mendahuluinya. Intensitas perkembangan studi Administrasi ditandai dengan adanya berbagai spesialisasi bidang kajian dan bahkan spesialisasi yang beberapa diantaranya telah berkembang menjadi satu domain studi atau disiplin ilmu.

Miftah Tohha (1983), mengemukakan adanya delapan unsur administrasi salah satunya adalah manajemen. Manajemen dapat didefinisikan sebagai “kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”(sondang P. Siagian,1978). Dengan adanya unsur manajemen didalam administrasi, memicu timbulnya pandangan tentang administrasi dan manajemen.

Manajemen berfungsi untuk melakukan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah di tentukan dalam tingkatan administrasi. Sehingga dalam tingkatan manajemen hanya dapat dilakukan tindakan ataukegiatan yng berhubungan dengan, menentukan tujuan yang bersifat departemental atau sektroal, serta menentukan kebijaksanaan yang bersifat khusus atau operasional. Didalam manajemen terdapat sumber daya manajemen,yang merupakan sarana-sarana atau alat-alat administrasi atau manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry salah satunya adalah men (orang-orang). Tanpa adanya manusia/men tidak aka nada kegiatan-kegiatan administrasi yang dimana fungsi-fungsi administrasi tidak akan berjalan. Karena sangat perlunya manusia/ men dalam sebuah manajemen, maka manajemen memiliki suatu bidang, yaitu bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

2.2 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen

Sumber Daya Manusia dapat dibedah menjadi dua pengertian utama, masing-masing adalah Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Manajemen dapat didefinisikan sebagai “kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”(sondang P. Siagian,1978) .Salah satu unsur manajemen yaitu unsur men (manusia) berkembang menjadi bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia. Dan Sumber Daya

Manusia adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Jadi secara sederhana pengertian MSDM adalah mengelola sumber daya manusia. Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi public maupun swasta, sumber daya manusialah yang paling penting dan sangat menentukan. MSDM timbul sebagai masalah baru pada tahun 1960-an. Sebelum itu, kurang lebih pada tahun 1940-an, yang mendominasi adalah manajemen personalia. Manajemen Personalia adalah “ perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tecapai berbagai tujuan individu” (Edwin,1980). Antara keduanya jelas terdapat perbedaan didalam ruang lingkup dan tingkatnnya. MSDM mencangkup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan,penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia, sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan dengan sumber daya manusia yang berada didalam perusahaan-perusahaan, yang umum dikenal dengan sector formal. Persamaan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Manjaemen Personalia adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi, agar mendukng terwujudnya tujuan. Perbedaan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Manajemen Personalia bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Manajemen Sumber Daya Manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan(asset) utama organisai, jadi harus dipelihara secara baik. Manajemen Personalia menganggap bahwa karyawan adlah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Manajemen Sumber Daya Manusia pendekatannya secara modern, sedangkan Manajemen Personalia pendekatannya secara klasik. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bagian dari manajemen. Oleh karena itu, teori-teori manajemen menjadi dasar pembahasannya. Manajemen Sumber Daya Manusia memfokuskan pembahasanya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Ruang lingkup MSDM mencangkup keterlibatan pekerja dalam kegiatan-kegiatan yang dirasakan sangat penting. Para manajer harus berusaha mengintegrasikan kepentingan dari para pekerja dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan. MSDM sebenarnya merupakan suatu gerakan pengakuan

terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan diri. Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki sebelas fungsi, salah satunya adalah kompensasi. “Kompensasi adalah semua pendapat yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.”(Drs. Malayu S.P. Hasibuan).

2.3 Konsep Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama atau organisasi agar kesinambungan si suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengendalian dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan.

untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pengendalian dalam suatu perusahaan atau organisasi, penulis akan kemukakan pengertian pengendalian menurut para ahli.

Dari pengertian pengendalian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin/manajer untuk mengetahui bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan akan ditanggulangi.

BAB III

Objek Praktik Kerja Lapangan

3.1 Sejarah Singkat PT.INTI

Dalam website menceritakan awal mula pembentukan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) yang berpusat di Bandung dengan 695 orang karyawan tetap (posisi Maret 2009), PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) telah berkiprah dalam bisnis telekomunikasi selama 35 tahun. Pelanggan utama INTI antara lain adalah “THE BIG FOUR” operator telekomunikasi di indonesia; Telkom, Indosat, Telkomsel, dan XL.

Sejak berkembangnya tren konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi (IT), INTI telah melakukan perubahan orientasi bisnis dari yang semula berbasis pure manufacture menjadi sebuah industri yang berbasis solusi kesisteman, khususnya dalam bidang sistem infokom dan integrasi teknologi.

Selama dua tahun terakhir Inti menangani solusi dan layanan jaringan tetap maupun seluler serta mengembangkan produk-produk seperti IP PBX, NMS (Network Management System), SLIMS (Subscriber Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Messaging System) ,GPA (Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP), Interface Monitoring System untuk jaringan CDMA, dan sistem Deteksi dan Peringatan Bencana Alam (Disaster Forecasting and Warning System).

Memasuki tahun 2009, PT. INTI mulai mencari peluang-peluang bisnis dalam industri IT, termasuk kemungkinan mulai bergabung dalam usaha mewujudkan salah satu mimpi dan tantangan terbesar Indonesia saat ini, yaitu membuat komputer notebook murah. Ini adalah satu tantangan yang besar bagi INTI.

3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi PT. INTI

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) adalah memproduksi sarana telekomunikasi berupa bidang telepon, radio, barang transmisi dan lain-lain yang berhubungan dengan indrustri telekomunikasi.

3.3 Visi, Misi PT. INTI

Dalam menjalankan tugasnya, PT. INTI memiliki Visi dan Misi yang cukup jelas agar dapat mencapai sasaran kerja dengan sesuai. Visi dan Misi PT. INTI merupakan pedoman kerja para aparatur perusahaan PT. INTI. Adapun bunyi Visi tertulis dari PT. INTI yang terdapat pada dalam buku profil perusahaan sebagai berikut : “Menjadi Pilihan Pertama Bagi Pelanggan Dalam Mentransformasikan Mimpi Menjadi Kenyataan”

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi PT. INTI adalah:

1. Fokus bisnis tertuju pada kegiatan jasa engineering yang sesui dengan spesifikasi dan permintaan konsumen.

2. Memaksimalkan value (nilai) Perusahaan serta mengupayakan growth (pertumbuhan) yang berkesinambungan.

3. Berperan sebagai primer mover (penggerak utama) bangkitnya industri dalam negri.

3.4 Struktur Organisasi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjan PT. INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia)

Pelaksanaan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja yang bersifat independen, dengan demikinan pelaksanaan pengawasan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada sistem ataupun pengaruh lainya. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk mengawasi dan ditaati selutuh peraturan perundang-undang ketenagakerjaan yang meliputi norma kerja, norma keselamatan dan norma kesehatan kerja.

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara menyeluruh harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat yang efektif. untuk dapat dilaksanakan pengawasan ketenagakerjaan harus ada unit organisasi pengawasan ketenagakerjaan sehingga perlakuan hukum yang sama bagi semua pihak dan pelaksanaan yang seragam. oleh karena itu pengawasan ketenagakerjaan perlu ditata dan dikelola dengan sungguh-sungguh berdasarkan suatu sistem yang utuh dan terintegrasi dengan dukungan sumberdana dan sumber daya masyarakat yang memadai.

Pengawasan itu diadakan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Pengawasan bertujuan agar hasil pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

4.1.1 Persiapan Pemeriksaan

Tahap persiapan pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan atau pengujian onjek pengawasan ketenagakerjaan. Apabila persiapan pemeriksaan kurang baik maka akan dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan persiapan pemeriksaan ini tidak boleh dilakukan secara mendadak tetapi harus dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan dilakukan, sehingga data-data yang dikumpulkan dapat lengkap dan cukup waktu untuk mempersiapkan kelengkapan pemeriksaan baik administratif maupun teknis yang harus dibawa.

Persiapan pemeriksaan yang baik merupakan langkah awal yang baik utuk memulai kegiatan pemeriksaan ketenagakerjaan. Dengan persiapan yang baik diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan akan lebih fokus dan terarah karena telah mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan. Dengan demikian persiapan pemeriksaan harus dilakukan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam persiapan pemeriksaan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Pembuatan Rencana Kerja

Rencana kerja pemeriksaan adalah rencana kegiatn pelaksanaan tugas pegawai ketenagakerjaan untuk periode tertentu. Rencana kerja pemeriksaan harus merujuk pada indentifikasi permasalahan serta cakupan ruang lingkup yang tela ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas pemeriksaan, antara lain tingkat kerawanan perusahaan dn tingkat resiko bahaya tempat kerja maupun peralatan yang dibuat untuk suatu periode tertentu.

2. Mengumpulkan, Mempelajari, dan Mengindentifikasi Dokumen Perusahaan

Kegiatan mengumpulkan data objek pengawasan dimulai dengan mengumpulkan data atau dokumen di internal unit pengawasan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perusahaan dan dapat pula dilakukan dengan meminjam berkas unit kerja terkait atau memanfaatkan data internal yang terdapat dalam

administrasi unit pengawasan ketenagakerjaan yang bersangkutan.Semua informasi tersebut harus dicatat dalam buku kerja pengawas ketenagakerjaan dan dilakukan indentifikasi untuk merumuskan dan menyatakan tenang bagaimana keadaan ketenagakerjaan di perusahaan sehingga dapat mengenalli perusahaan yang ingin dilakukan pemeriksaan.

3. Mengumpulkan dan Mempelajari Peraturan Perundang-undangan

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, seorang pengawas ketenagakerjaan perlu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaaan. Selain itu mempelajari prosedir dalam melaksanakan fungsi utama yang dipercayakan kepada pengawas ketenagakerjaan, sehingga pengawas ketenagakerjaan mampu memberi jaminan penegakan ketentuan hukum terkait dengan kondisi-kondisi kerja dan perlindungan pekerja ketika melakukan pekerjaan, seperti ketentuan ketentuan terkait dengan jam kerja, upah, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan.

4. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perli dipersiapkan sarana-sarana baik kelenglapan administrasi maupun kelengkapan teknis sebagai berikut :

a. Surat Perintah Tugas

b. Kartu Tanda Pengenal

c. Surat pemberitahuan

d. Buku Akte Pengawas Ketenagakerjaan

e. Kartu Pemeriksaan

f. Pakaian Seragam

g. Buku Kerja Pngawas Ketenagakerjaan

h. Alat Perlengkapan

4.1.2 Pelaksanaan Pengawasan

Pegawai pengawasan yang ditunjuk harus mempunyai kompetensi dan independen, berarti pegawai pengawas harus memiliki kacakapan dalam melaksanakan tugasnya dan tidakterpengaruh pihak lain dalam setiap mengambil keputusan. Pengawas ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan harus tetap terselenggara walaupun sistem perusahaan berubah.

Dalam melaksanakan tugas pegawai pelaksanaan berhak dan wajib melakukan kegiatan seperti memasuki semua tempat di mana bisa dijalankan pekerjaan dan perawatan pekerja, jika terjadi penolakan untuk memsauki tempat-tempat tersebut, pegawai pengawas berhak meminta bantuan polri, setelah pengwas memasuki tempat tersebut mereka mendapat keterangan jelas dari pekerja atau buruh mengenai kondisi hubungan kerja pada perusahaan.Pengawas wajib merahasiakan segala keterangan yang didapat dalam pemeriksaaan tersebut dan wajib mengusut pelanggaran yang terjadi.

4.1.3 Objek Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan diperlukan objek pengawasan berupa pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, kegiatan pemeriksaan objek pengawasan, kecelakaan kerja, data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pelanggaran norma ketenagakerjaan.

4.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Proses Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)

4.2.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat dukungan dalam Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari Uraian yang penulis jelaskan sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengendalian di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Persero sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan prosedur.

2. Adanya beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan salah satunya adalah terpenuhinya anggaran dalam pengawasan ketenagakerjaan dan kurangnya pegawai pengawasan ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO).

3. Terdapat upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) yaitu dengan menambag jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan.

5.2. Saran

Berdasarkan wawancara di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO), maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan dilingkungan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO), supaya bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

yaitu terpenuhinya anggaran dalam pengawasan ketenagakerjaan, baik anggaran dari pusat maupun perusahaan.

4.2.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terdapat hambatan yang dihadapi dalam Pengawasan ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) yaitu :

1. Tidak memadainya jumlah pegawai pengawasan ketenagakerjaan yang terdapat di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)

4.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pengawasa Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) antara lain sebagai berikut :

1. Perusahaan seharusnya menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hasibuan, Malayu. 1993. Manajemen SumberDaya Manusia: Jakarta : Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 1994. Manajemen SumberDaya Manusia: Jakarta : Bumi Aksara

SUMBER LAIN

http://inti.co.id

MSDM2014

Jumat, 18 Desember 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar